Yang Berat Itu, Mempertahankan Kekuasaan

Yang Berat Itu, Mempertahankan Kekuasaan

Oleh: Barri Pratama
Wakil Ketua Umum PP KAMMI 17-19

Jakarta, 3 Agustus. Satire. Yah itu yang coba disampaikan dari beberapa artikel sebelumnya berkaitan dengan “menguatnya nama MA, JK yang akan gigit jari”. Sebenarnya dalam pola Capres Cawapres Jokowi dipasangkan dengan siapapun masih sangatlah berat untuk melawan #2019GantiPresiden, meski Jokowi mengambil MA atau memaksakan JK sekalipun yang notabene perwajahan umat.

Artikel sebelumnya digunakan untuk mengetes publik, dan hasilnya dari sekian respon yang ada hampir didominasi dengan respon tetap negatif pada Jokowi. Artinya tidak serta merta mengangkat MA maupun JK (kembali) bagian dari solusi percaturan Jokowi 2019 (jika JK maka suara tetap jika MA maka umat bisa dibelah). Tidak semudah itu. Meski dengan begitu cukup bisa meredam ketimpangan nantinya.

Bukti? Tidak ada efek signifikan hasil “rekrutan” TGB atau bahkan sang “maestro” juru bicara Ngabalin. Yang ada justru keberadaan mereka terutama Ngabalin memberi efek boomerang di beberapa hal khususnya ketika ada statement-statement yang dikeluarkan. Contoh terbaru ya statement terkait “gentleman agreement” istilah apalah berkaitan ijin yang harus disampaikan SBY kepada Jokowi berkenaan pilihan koalisi Partai Demokrat. Secara nyablak (blak-blakan) disampaikan SBY dalam mimbar khusus dan itu justru “membunuh” Ngabalin sendiri.

Sekelas Ngabalin saja yang begitu kenal SBY (dalam pengakuannya) bisa dijadikan “peluru” tembakan oleh SBY, dalam mimbar khusus. Atau memang sebuah kesengajaan Ngabalin sebagai wujud “kenal” tersebut? Bisa jadi, dalam politik semua bisa sangat mungkin, meminjam bahasa SBY sendiri, ya ya ya,,, Bisa Jadi.

Kembali terkait pilihan Jokowi. Dipastikan dipasangkan siapapun Jokowi melawan musuh yang berat, 60% #2019GantiPresiden. Upaya mendorong kembali JK dengan memaksakan JR ( Juducial Review ) ke MK pun tidak berarti tanpa resiko dan efek deret hukum berikutnya. Maksudnya, harus diperhatikan efek samping berikutnya, dan itu jelas ada.

Pertama. Efek JR MK terhadap Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden memiliki batas waktu jabatan, yakni dua periode. Baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jika kemudian MK mengabulkan JR tersebut maka tidak menutup kemungkinan kandidat lain yang juga telah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden dua periode maju kembali.

Kedua. Uniknya justru Partai Perindo lah yang mengajukan permohonan atas Pasal tersebut. Lantas jika kemudian MK mengabulkan permohonan Perindo maka akan muncul efek hukum berikutnya yang juga berkaitan dengan Pemilu ini. Mengutip pernyataan Efendi Gozali jika JR masa jabatan Wapres oleh Perindo disidangkan (tidak perlu sampai ada keputusan), otomatis berarti MK mengakui PT 20% tidak berlaku karena Perindo belum punya kursi DPR tapi mendapatkan legal standing untuk JR. Atau ini bagian dari “kesengajaan” lagi?ya ya ya,,, Bisa Jadi.

Tapi yang pasti jelas, dengan dikabulkannya JR tersebut, maka mencoreng semangat reformasi sendiri oleh pemerintahan yang kini dipenuhi dengan aktivis 98 juga. MK harus memahami ruh amandemen UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya banyak yang akan bahagia dengan efek-efek tersebut terutama SBY, bisa jadi ini “kesengajaan”, ya ya ya,,, Bisa Jadi. Oleh karena itu, mari kita tunggu hasil permohonan JR tersebut yang akan diumumkan tanggal 10 kelak (berdasarkan informasi terpercaya).

Selamat berjuang Pak Jokowi.

Leave a Reply

Close Menu