Penguatan Peran Perempuan dalam Kontestasi Pemilu 2019.

Penguatan Peran Perempuan dalam Kontestasi Pemilu 2019.

Indonesia mengalami eskalasi politik perempuan pasca reformasi 1998 yang salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya gerakan-gerakan yang memiliki fokus isu permasalahan perempuan pada saat itu dan juga semakin banyaknya kuantitas perempuan yang mengisi kursi-kursi di parlemen.

Selain didasari oleh penuntutan hak perempuan, hal ini diperkuat dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalah yang dialami perempuan. Dalam catatan Komnas Perempuan tahun 2016, kasus kekerasan pada perempuan masih menempati urutan tertinggi dalam isu permasalahan perempuan, baik itu kekerasan secara fisik dan atau kekerasan seksual. Dari catatan yang terdata, tren ini bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Begitu juga hasil survey BPS (2017) menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan secara fisik dan atau seksual baik oleh pasangan ataupun selain pasangan. Belum lagi permasalahan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) yang korban secara keseluruhan adalah perempuan dan anak-anak yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia dan permasalahan lainnya seperti HIV, LGBTIQA, dll.

Pada pemilu 1999, yang notabene pemilu pertama di era reformasi, hanya 45 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR atau hanya 9%, naik menjadi 11,3% pada pemilu 2004 dan 18% pada pemilu 2009 lalu. Namun pada tahun 2014 menurun menjadi sekita 17%.

“Partai politik sudah semestinya mampu mendorong kader-kader perempuannya untuk merebut hati pemilih sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen bisa tercapai,” ungkap Rani Ratnasari, Departemen Advokasi Perempuan BP PP KAMMI, saat Rembuk Aktivis Perempuan KAMMI se-Jabodetabek.
“Selain itu juga parpol harus serius memperhatikan kualitas calon yang diusung, bukan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi kuota 30%, tapi memang kelak dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai anggota legislatif, terutama dalam hal mewakili suara perempuan serta mengadvokasi permasalahan perempuan dari hulu hingga ke hilir,”tutup Rani.

Fakta lainnya, banyak dari caleg perempuan yang cukup berkompeten dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang mumpuni malah tidak terpilih pada beberapa kontestasi pemilu tersebut. Baik karena faktor keterbatasan jaringan pemilih, juga disebabkan sebagian masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek dari pembangunan demokrasi di indonesia.

“Jika mengacu pada pasal 65 UUP No.12 Th 2013 yang mengakomodir kuota keterwakilan 30% perempuan di parlemen sudah semestinya dijadikan sebagai wadah aktualisasi diri perempuan dalam membela hak kaumnya. Namun suara perempuan belum sepenuhnya terwakili, hal ini bisa dilihat dari kuantitas dan kualitas UU yang dihasilkan untuk mengakomodir kepentingan perempuan. Selain itu juga tidak adanya verifikasi kompetensi calon anggota parlemen yang notabene hadir dari banyak elemen masyarakat, dari aktivis mahasiswa hingga kalangan artis dan pengusaha,” tambah Reviana Revitasari, Ketua PP KAMMI Bidang Perempuan.

“Maka dari itu perlu adanya pendidikan politik nilai yang masif, baik itu kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, juga peningkatan kompetensi caleg yang diusung. Serta diharapkan agar organisasi perempuan turut aktif dalam mengawal dan mengadvokasi hak-hak pemilih perempuan selama pemilu berlangsung,” tutup Revi.

Leave a Reply

Close Menu