Select Menu

sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Berita

Info Daerah

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Rilis Media

Opini

Internasional

Foto Gallery



SURAKARTA  - Team KAMMI Reaksi Cepat (KRC) Daerah Solo gelar aksi penggalangan donasi kemanusiaan, Kamis (18/12/2014) kemarin. Penggalangan donasi tersebut ditujukan sebagai bentuk kepedulian atas bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Koordinator KRC Solo, Deng Luthfal Rahim menyampaikan bahwa tanggap pada bencana adalah salah satu tugas dan fungsi dari terbentuknya KRC.

Aksi Penggalangan Donasi Kemanusiaan KAMMI Solo
di perempatan SGM, Kamis 18/12/2014 kemarin
"Ini sudah menjadi tugas kita, dalam tim yang dibentuk KAMMI untuk tanggap dalam menyikapi bencana," jelas Luthfal.

Setidaknya dari donasi yang terkumpul, menurut Luthfal akan meringankan musibah yang sekarang menimpa penduduk Dusun Jemblung, Sampang Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara.

Luthfal menambahkan bahwa donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke warga Banjarnegara melalui KRC Pusat.

"Untuk penyalurannya, donasi yang terkumpul dari KRC masing-masing daerah dan wilayah se Indonesia akan diteruskan di KRC Pusat", kata Luthfal.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Umum KAMMI Daerah Solo, Arip Budhi Hermawan aksi yang dilaksanakan di perempatan Masjid Solikhin dan Perempatan SGM Solo tersebut merupakan aksi penggalangan donasi yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di Perempatan Panggung Jebres, Senin (15/12/2014) lalu.

JAKARTA—Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali menuai kritik di kalangan masyarakat luas. Usai menyatakan rencana akan dijualnya gedung Kementerian BUMN, belum lama ini Rini menetapkan kriteria kontroversial dalam rekrutmen PNS di kementerian yang dipimpinnya.

Sebagaimana santer diberitakan banyak media, di antara kriteria yang terkesan aneh itu adalah bahwa Kementerian BUMN tidak akan menerima pegawai perempuan yang berjilbab panjang. Tak hanya itu, calon pegawai laki-laki yang berjanggut juga termasuk daftar tak layak diterima.

Pernyataan aturan performance oleh Kementerian BUMN
Source pict news.okezone.com
Menanggapi hal tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) amat mengecam adanya pelarangan adanya pegawai berjilbab dan berjanggut itu. Hal demikian, menurut KAMMI, sudah tergolong pelarangan manusia dalam memenuhi hak asasinya.

“Ekspresi beragama itu merupakan has asasi yang paling asasi. Bahkan, negara kita secara khusus mencantumkannya dalam konstitusi melalui Pasal 29 ayat 2 UUD 1945,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana, Rabu (17/12/2014) malam.

Lebih lanjut, Andri menyebut orang yang melarang pemakaian jilbab atau sejenisnya justru tergolong orang kuno. 

“Mereka yang melarang berarti orang kuno, karena larang-larangan semacam itu pernah berlaku di masa kolonial dan Orde Baru dahulu,” terangnya.

Senada dengan Andri, Ketua Humas PP KAMMI Riyan Fajri juga menyayangkan kebijakan Menteri BUMN tersebut.

“Mestinya pejabat pemerintah mampu mengakomodasi pemenuhan hak warga negaranya. Ingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang plural dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, ekspresi beragama itu seharusnya tidak boleh dilarang,” ujar Riyan. 

Apalagi, Riyan meyakini bahwa jilbab dan janggut tidak berkaitan langsung dengan produktivitas kinerja seseorang. 

Oleh karena itu, simpulnya, KAMMI berharap kebijakan tersebut segera direvisi dan tidak diberlakukan lagi. KAMMI juga menghimbau pemerintah Jokowi melalui para menterinya tidak lagi melukai hati rakyat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Tercatat, sebelum adanya kebijakan kontroversial itu, Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Anies R. Baswedan pernah mewacanakan pengaturan kembali kegiatan berdoa sebelum dan setelah belajar di sekolah. 

(Humas PP KAMMI)
Kondisi ruang training jurnalistik KAMMI Bandung (13/12/2014)
BANDUNG—Pengurus Daerah KAMMI Bandung pada Sabtu dan Ahad, 13 dan 14 Desember 2014 lalu, menyelenggarakan Training Kehumasan (Trahum) di Gedung Ad-Dakwah, Cikutra, Bandung.

Dalam sambutannya, Ketua Departemen Humas PD KAMMI Bandung Alam Fatchurohman menyatakan, Trahum kali ini adalah yang kedua dalam periode kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Sahrul Mulia Siregar.

“Diharapkan melalui Trahum ini kompetensi kader di bidang kehumasan makin terasah. Empat materi yang disajikan merupakan intisari dari kerja humas. Semoga pascaagenda Trahum ini produktivitas kerja humas di masing-masing komisariat makin meningkat,” kata Alam.

Sejak hari pertama, peserta antusias mengikuti Trahum itu. Peserta yang hadir berasal dari berbagai kampus di Bandung, seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Politeknik Negeri Bandung (POLBAN), STT Tekstil, dan Telkom University.

Pada hari pertama, materi yang dibahas ialah “DNA Humas Gerakan KAMMI dan Workshop Menulis” yang disampaikan oleh Nur Afilin dari Humas KAMMI Pusat. Komunikasi dua arah yang digunakan dalam pembelajaran materi tersebut dapat membuat peserta memahami secara baik paradigma humas gerakan. Peserta juga mengaku makin terbuka wawasannya terkait dunia kehumasan di KAMMI. Kemudian, di akhir materi pertama diadakan workshop menulis. Sesi ini juga berlangsung dengan efektif.

Adapun materi kedua disampaikan oleh Andri G. Gunawan yang membahas ihwal “Teknik Iklan dan Marketing Organisasi”. Inti dari materi itu ialah bagaimana strategi mengenalkan organisasi di lingkungan kampus maupun di kalangan masyarakat luas. Semua itu, kata pemateri, dimulai dari meningkatkan branding organisasi

Materi ketiga dengan tema “Media Massa” disampaikan oleh Wahyu Panca Hidayat dari Humas KAMMI Pusat. Melalui materi itu, pemateri mengajak peserta mengupas tuntas media massa yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat saat ini.

Terakhir, materi keempat membahas seputar “Opini Publik” yang disampaikan oleh M. Akhir Nasution dari PD KAMMI Bandung. Materi pamungkas ini berisikan tentang bagaimana membuat publik berpersepsi positif terhadap organisasi Islam seperti KAMMI, misalnya.

Secara keseluruhan, rangkaian acara Trahum sangat inspiratif dan memotivasi setiap peserta untuk menjadi kader humas yang memiliki value, knowledge, dan skill sekaligus.
Reporter : Ryndi Dwi Ziviani (Aktivis KAMMI Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial/ STKS)
Delegasi KAMMI dengan Kejaksaan Agung RI, Jakarta (10/12/2014)

JAKARTA — Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember selalu menjadi agenda rutin tahunan yang banyak diperingati berbagai kalangan, termasuk di Indonesia. Namun demikian, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memandang sekadar perayaan seremonial tidaklah terlalu penting.

“Momentum Hari Anti Korupsi mestinya tidak terjebak pada sebuah perayaan simbolis yang tidak dibarengi kerja nyata. Saya pikir PR memberantas korupsi di negeri ini masih terlampau banyak. Barangkali kasus korupsi yang terungkap hanya merupakan puncak gunung es,”  kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana, Selasa (9/12/2014), di Jakarta.

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi 2014 Indonesia naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya menjadi peringkat 107, terang Andri, negara kita masih tergolong negara terkorup khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, pada Rabu (10/12/2014) lalu, Pengurus Pusat KAMMI mengadakan kunjungan lembaga ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta.

Diwakili oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga (Kabid Hubaga) Muhammad Salman, pihak Kejagung menerima dengan baik kunjungan rombongan PP KAMMI tersebut.

“Kami amat mengapresiasi kunjungan adik-adik dari KAMMI untuk bersama-sama membicarakan hal-hal terkait penegakan hukum di Indonesia. Apapun yang kalian sampaikan nantinya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan Kejagung dalam perbaikan kinerja ke depan,” kata Salman.

Dalam kesempatan itu, Sekjen PP KAMMI Ardhi Rahman menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke Kejagung.

“Kami ingin kembali mendesak revitalisasi peran Kejagung dalam memberantas korupsi di negeri ini. Hal ini penting mengingat peran tersebut sekarang seolah-olah hanya didominasi KPK yang notabene adalah lembaga ad hoc,” kata Ardhi.

Terlebih lagi, lanjut Ardhi, KPK sering dipakai sebagai alat konfrontasi antar lembaga negara.

“Tanpa mengecilkan prestasi KPK, saya pikir kondisi ini tidak sehat dalam tata kelola sebuah negara,” tandasnya.

Selain itu, menurut Ardhi, tidak sedikit sinyalemen menyebutkan bahwa KPK tidak benar-benar terlepas dari kepentingan penguasa dan pihak asing. 

Senada dengan Ardhi, Arif Susanto selaku Wasekjen PP KAMMI menilai posisi KPK sebagai lembaga anti korupsi yang mendapat mandat istimewa dari negara rawan dipolitisasi.

“Belum terungkapnya jaringan aktor intelektual banyak kasus korupsi besar di Indonesia adalah salah satu tanda paling nyata bahwa KPK bukanlah kumpulan orang suci,” ujar Arif.

Asumsi itu makin menguat, tambah Arif, lantaran masih belum jelasnya penanganan dugaan keterlibatan mantan Wakil Presiden RI, Boediono, dalam kasus Bank Century.

“Berbedanya keterangan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja dan Juru Bicara KPK Johan Budi tentang mantan Wapres Boediono menjadi sinyal ada ketidakberesan di sana,” tukasnya.

Selain itu, sikap KPK yang memilih diam seribu bahasa padahal beberapa menteri pada Kabinet Kerja yang diusung Jokowi-JK termasuk bertanda merah juga masih menjadi pertanyaan misterius.

Atas dasar itulah, KAMMI mendesak Kejagung sebagai lembaga hukum tertinggi negara untuk lebih aktif menjalankan salah satu fungsinya dalam menindak dan mencegah makin merajalelanya korupsi di Indonesia.

Di akhir kunjungan, menyebut akan menyampaikan masukan dari KAMMI kepada pimpinan Kejagung untuk ditindaklanjuti. 

(Humas PP KAMMI) 


Delegasi Peserta RDPU dengan Komisi VII DPR RI (4/12/2014)
JAKARTA — Sejak diumumkan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara konsisten melakukan aksi penolakan di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini KAMMI tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan tetapi juga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2014) siang nanti.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana mengungkapkan, ada beberapa tujuan dari RDPU itu. “Dengan RDPU ini KAMMI mendesak Komisi VII untuk memperketat pengawasan pemerintah ihwal kebijakan energi, khususnya pencabutan subsidi BBM. Hak interpelasi DPR harus ditempuh sebagai jalan konstitusional dalam menyikapi kebijakan Jokowi-JK itu,” kata Andriyana. 

Peran DPR, menurut Andri, amat penting terlebih karena kenaikan harga BBM dilakukan tanpa persetujuan DPR. Padahal hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2014.“Selain itu, terang sudah bahwa kenaikan harga BBM menyulut terjadinya liberalisasi bisnis hilir migas, mengerdilkan peran Pertamina, dan samasekali tidak mencerminkan visi ketahanan energi bangsa Indonesia,” lanjut Andri.

Semestinya, pemerintah lebih memperkuat peran Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional dalam industri hilir minyak, bukan menganak-emaskan asing, kata Andri. Dirinya memandang sudah saatnya DPR bertindak, terlebih setelah banyaknya korban berjatuhan di banyak tempat di Indonesia lantaran kenaikan harga BBM.  

Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Publik Romidi Karnawan menegaskan menegaskan kembali konsistensi sikap KAMMI. 

“Sikap KAMMI jelas sejak awal. Bahwa KAMMI menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, bukan cuma menurunkan harga BBM seharga Rp. 500,00,” tegasnya. 

Dalam kesempatan RDPU itu, KAMMI juga mengultimatum Jokowi jika tidak bereaksi terhadap banyak tuntutan rakyat yang mencuat. 

“Kalau Jokowi tak bergeming, kami mengingatkan Jokowi untuk bersiap-siap menghadapi gelombang kemarahan rakyat Indonesia,” tutupnya.  (Humas KAMMI PP)
JAKARTA — Ruang diskusi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu (29/11/2014) menjadi saksi agenda diskusi dalam rangka peluncuran program Jaringan Budaya Ilmu (JBI). Adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai penyelenggara kegiatan itu. Adapun peneliti INSISTS Nuim Hidayat didapuk menjadi narasumber dalam diskusi yang mengangkat tema “Refleksi Perjuangan Umat dan Cita-Cita Kebangsaan Generasi Muda Islam Indonesia” itu.    

Penyerahan plakat penghargaan. Dari Kiri Andriyana,
tengah Nuim Hidayat, Randi Muchariman
Dalam pemaparan materinya, Nuim Hidayat banyak mengulas sejarah perjuangan para pendiri bangsa di masa-masa awal berdirinya negara Indonesia. Nuim mengatakan bahwa perjuangan umat saat ini tidak boleh dilepaskan dari mata rantai perjuangan para pendahulu di masa silam.

“Bahkan Rasululullah SAW saja menyebut dirinya sebagai penerus risalah para nabi dan rasul sebelum beliau,” kata Nuim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Depok.

Terkait sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, Nuim mengajak pemuda Islam sekarang tidak terperangkap dalam kekecewaan dan kesedihan terkait konspirasi penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Sebaliknya, Nuim menilai kaum Muslimin saat ini perlu bahu-membahu bangkit mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PII Randi Muchariman mengatakan, perlu ada sinergi antar elemen kepemudaan Islam untuk menghidupkan kembali diskusi-diskusi keilmuan di kampus.

“Seperti disebutkan oleh cendekiawan Muslim asal Malaysia Prof. Wan Mohammad Nor Wan Daud, saya sepakat bahwa membentuk barisan sarjana Muslim lebih sulit daripada sekadar mengumpulkan barisan massa Muslim,” kata Randi.

Selain KAMMI, Randi menyebutkan bahwa Pemuda Hidayatullah juga sudah menyatakan kesediannya bergabung.

Adapun Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana mengaku senang bisa bergabung dalam JBI. Dirinya sepakat bahwa keilmuan adalah satu problem pemuda saat ini.

“Sekarang, semua gerakan mahasiswa sedang menguatkan kembali pembinaan di kampus-kampus. Maka, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menghidupkan kembali iklim forum keilmuan adalah sebuah kebutuhan,” tukas Andriyana. 

(Humas PP KAMMI)
JAKARTA—Sudah lebih dari sepuluh hari Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) beserta jajaran kabinetnya secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibat dari keputusan itu harga barang pokok meningkat. Kebutuhan dasar hidup rakyat pun ikut meningkat. Sementara itu, daya beli masyarakat menurun.

Hal itulah yang mendasari mahasiwa bersama rakyat dengan tegas menolak keputusan pemerintah  dan menuntut pemerintah agar mencabut keputusan tersebut. Berbagai demonstrasi penolakan di lakukan elemen bangsa di seluruh daerah, bahkan berujung bentrok dengan aparat. Apalagi aparat cara-cara represif dalam menangani demonstran.

Peristiwa di Makassar yang membuat terbunuhnya rakyat, penyerbuan sampai ke mushola di Riau, tindakan represif di Rembang, dan daerah lainnya adalah tanda rezim tiran telah lahir. Merespons tindakan aparat itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai organisasi pergerakan mahasiswa menyatakan sikap: 
  1. Mengutuk tindakan refresif aparat dalam menangani demonstran.
  2. Meminta pertanggungjawaban dari Kapolri dan Menkopolhukam atas persitiwa yang terjadi.
  3. Tetap mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
  4. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus turun ke jalan dan mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
Jakarta, 2 Desember 2014
Tertanda,
Koordinator Aksi Tolak BBM Naik Pengurus Pusat KAMMI

Noval Abuzarr