Select Menu

sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Berita

Info Daerah

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Rilis Media

Opini

Internasional

Foto Gallery

                   Polisi mengamankan Bandara Internasional Attaturk, Istanbul, Turki, Rabu (29/6), usai diguncang ledakan bom. (AP)


REPUBLIKA.CO.IDJAKARTA -- Pengeboman di Bandara Internasional Ataturk, Istanbul, Turki, Selasa (28/6/2016) malam waktu setempat menyita perhatian dunia. Jumlah korban tewas dalam serangan yang dilakukan oleh tiga pelaku bom bunuh diri itu terus bertambah dan sudah mencapai 50 orang, sementara sekitar 250 orang lainnya terluka.
Tidak luput, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) turut menyatakan keprihatinannya atas serangan tersebut. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, Adhe Nuansa Wibisono mengutuk keras serangan bom bunuh diri dan menegaskan solidaritas KAMMI terhadap masyarakat Turki.
“KAMMI mengutuk keras serangan bom yang terjadi di bandara Ataturk, bom bunuh diri ini merupakan tindakan keji yang mengoyak kemanusiaan. KAMMI mewakili pemuda Indonesia menyatakan duka dan solidaritas yang mendalam untuk para korban dan keluarganya," ujar Wibisono.
Wibisono melanjutkan serangan ini menjadi ujian bagi nilai perdamaian dan kemanusiaan secara global. Lebih memprihatinkan lagi serangan ini terjadi di bulan suci Ramadhan ketika masyarakat muslim sedang berpuasa.
Lebih lanjut, Wibisono menyatakan bahwa insiden terorisme seperti ini tidak mewakili perwajahan agama manapun.“Salah besar jika ada pihak-pihak yang mengaitkan terorisme dengan agama tertentu, serangan di Turki ini membuktikan bahwa terorisme tidak punya agama," papar dia.
KAMMI juga mendukung pemerintah Indonesia terutama Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah cepat memastikan keamanan dan keselamatan WNI yang berada di Turki, khususnya yang berada di sekitar Istanbul.




Pengurus KAMMI Komisariat Singaraja bersama anak-anak yatim/ doc.KAMMI

Singaraja ( Bali) – Di penghujung Bulan Ramadhan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Singaraja mengadakan pembagian bingkisan Ramadhan untuk anak-anak yatim di Yayasan Al- Khoirat Jalan Melati, Singaraja. 

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu (25/6) 2016 dan dihadiri oleh pengurus serta KAMMI Komisariat Singaraja. KAMMI Singaraja membagikan bingkisan Ramadhan kepada 30 anak yatim di Yayasan Al Khoirat. Yayasan Al-Khoirat menampung anak-anak muslim yatim piatu, dhuafa dan fakir miskin. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial masyarakat (sosmas) dari Komisariat Singaraja saat Bulan Ramadhan.

Ketua KAMMI Komisariat Singaraja, Okik Hadi Saputro mengatakan bahwa kegiatan pemberian bingkisan ramadhan ke anak-anak yatim di Yayasan Al-Khoirat merupakan kegiatan yang sangat istimewa sekali. “ Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap saudara seiman,ini bukti KAMMI Singaraja terhadap anak-anak perindu surga” ujar Okik. 

 Selain itu, kegiatan memberi santunan ke anak yatim merupakan anjuran dari Baginda Rasullullah SAW. “Di Bulan Ramadhan ini kita sebagai umat muslim dapat menyukuri nikmat yang kita dapat melalui berbagi dengan  saudara-saudara kita yang kurang beruntung” tutupnya.

Aksi Penggalangan Dana KAMMI Komisariat Dewata/doc.KAMMI

Denpasar ( Bali) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Dewata melakukan aksi kemanusiaan dengan cara penggalangan dana diperempatan Jalan Sudirman – Jalan Dewi Sartika pada hari Sabtu (24/6) 2016 usai shalat Ashar. Sebelum melakukan aksi turun ke jalan , para peserta aksi kemanusiaan berkumpul di Musholla Al-Furqon untuk berkoordinasi terlebih dahulu. Aksi ini juga didukung sejumlah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Remaja Masjid di Daerah Denpasar diantaranya dari Remaja Masjid Arbain Baitul Mukminin Panjer,  LDK IMMUKI STIKI Denpasar, Remaja Masjid GEMMAR Masjid Sadar Sesetan dan Remaja Masjid GAMMIS Al Ikhlas Denpasar. 
Koordinator Aksi Kemanusiaan untuk Bencana Banjir dan Longsor di Jawa Tengah yaitu Iriani mengatakan bahwa tujuan diadakan aksi ini adalah untuk meringankan saudara-saudara terkena musibah disana. “ Aksi turun ke jalan untuk penggalangan dana merupakan bentuk rasa simpati dan empati yang dilakukan oleh KAMMI Komisariat Dewata, semoga dana yang berhasil dihimpun para peserta aksi dapat membantu para korban” ungkapnya. 
Sementara itu Sekjen KAMMI Komisariat Dewata yaitu Almizan berujar bahwa KAMMI Komisariat Dewata merupakan pelopor aksi penggalangan dana kemanusian untuk musibah longsor dan banjir Jawa Tengah di Bali. Melalui aksi ini Almizan berharap seluruh elemen mahasiswa dan pemuda yang ada di Bali dapat melakukan aksi  penggalangan dana serupa dan tidak berhenti sampai disini saja. “ Saya berharap aksi penggalangan dana yang dipelopori oleh KAMMI Komisariat Dewata dapat dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda lintas elemen yang ada di Bali khususnya di Kota Denpasar” tuturnya. Dalam waktu tak lebih dari dua jam, KAMMI Komisariat Dewata bersama peserta aksi kemanusiaan lainnya berhasil mengumpulkan dana Rp 1.824.100.

                                                          Kader KAMMI Badung & Udayana Berfoto Bersama Setelah Berbagi*/doc.KAMMI


DENPASAR - KAMMI Komisariat Badung berbagi takjil dan bingkisan pada Rabu (22/06). Agenda ini bekerjasama dengan KAMMI Komisariat Udayana. Mengambil tema "Bersama KAMMI Menjadikan Ramadhan sebagai Momentum untuk Berbagi dan Mensucikan Diri" pada Ramadhan 1437H ini. 

                                                                             Kunjungan ke TPA Suwung*/doc.KAMMI

Pada kesempatan kali ini (Rabu,22/06/16) KAMMI Badung & KAMMI Udayana, berkunjung ke Kawasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah di Suwung, Denpasar. Tidak hanya berkunjung, KAMMI Badung dan KAMMI Udayana juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi ta'jil, snack, dan bingkisan alat tulis untuk para pekerja (pemulung) sampah di area tersebut. Lebih dari 200 pcs tajil dan snack yang dibagikan habis, serta puluhan alat tulis sumbangan FLP Bali yang dibagikan kepada anak-anak.

Di sela obrolan kami, Kabid Area TPA Suwung Made mengaku senang mendapat kunjungan dan perhatian dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. "Kami sangat mengapresiasi kehadiran adek-adek. Kami senang mendapat perhatian seperti ini dan kami harapkan tidak terputus hanya di satu agenda ini saja." ujar Made penuh harap.

Sementara Ketua KAMMI Udayana Hanan turut menyampaikan beberapa Agenda yang biasa KAMMI lakukan. "Ini merupakan bagian dari aksi sosial KAMMI. Jadi aksi KAMMI tidak hanya sekedar mengkritisi kebijakan pemerintah melalui demonstrasi, tapi kami juga memiliki aksi sosial nyata bagi masyarakat Bali." /*KAMMI
                                                                                                             Bukber KAMMI Kalbar*/doc.KAMMI


Pontianak-- Keluarga Alumni (KA) KAMMI Kalbar bekerjasama dengan Pengurus KAMMI Wilayah Kalimantan Barat mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Kegiatan yang diadakan di sekretariat KAMMI Kalbar ini dihadiri oleh lebih dari 80 orang pengurus dan alumni KAMMI. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus KAMMI dari Komisariat, Daerah dan Wilayah serta alumni KAMMI.

Ketua Umum KAMMI Wilayah Kalimantan Barat Muhammad Thaufani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahim dan konsolidasi pengurus KAMMI dari tingkat komisariat hingga wilayah dengan alumni KAMMI. “Kita berharap dapat terjalin kerjasama yang baik antara pengurus KAMMI dengan para alumni yang tersebar di berbagai lini di masyarakat”, tuturnya. Agus Dwi Ryanto salah satu anggota presidium KA KAMMI juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan KAMMI harus senantiasa berinovasi dalam mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing di tengah tantangan yang dihadapi sekarang ini.

Direktur Koperasi Madani Borneo Sahri Amarta memaparkan program Koperasi yang digarap oleh Alumni dan kader KAMMI pasca kampus. “Kita berharap ke depan kegiatan ukhuwah islamiyah seperti ini akan terus terjalin antara Alumni dengan kader-kader KAMMI dan tentunya kita dari alumni juga terus mengembangkan jaringan serta memetakan berbagai potensi yang ada sehingga kader-kader KAMMI yang akan menjadi alumni kedepan dapat berkiprah secara maksimal sesuai profesinya masing-masing," tuturnya.


(Release Kebijakan Publik KAMMI Daerah Malang)

Belum hilang dari ingatan,  sederet kasus keji pemerkosaan hingga nyawa melayang pada anak-anak perempuan di bawah umur disebabkan para pelakunya menenggak minuman keras. Kita kaget, tercengang, geram, sekaligus prihatin. Kemudian tanpa dinyana, Kementerian Dalam Negeri membuat keputusan pencabutan peraturan daerah tentang pelarangan miras. Tentu kita marah. Dalih pertama Kemendagri adalah bahwa Perda Miras bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan, peredaran miras sudah diatur, tidak sampai dilarang. Kedua adalah menghambat investasi.
Berlanjut di awal bulan Ramadhan, publik dibuat riuh oleh pembingkaian media atas kejadian penertiban warung makan yang dilakukan petugas pemerintah kota Serang. Perda tentang aturan berjualan di bulan Ramadhan yang telah berjalan sejak tahun 2010 diusik dan dituduh sebagai biang kerok ketidaktoleransian. Kita tahu, logika terbalik dijejalkan. Siapa mesti menghormati dan siapa minta dihormati. Bahkan solidaritas materiil pada “korban” penertiban warung makan mengucur deras hingga mencapai dua ratus juta rupiah. Akhir-akhir ini kita tahu, “korban” yang dibingkai sebagai rakyat papa ternyata miliki cabang warung makan berlipat. Petugas penertiban yang dibingkai tak humanis ternyata sudah jalankan prosedur dengan benar, memang “korban” dikenal bandel, bukan penduduk asli setempat dan tak menunjukkan KTP saat barang disita, padahal  KTP bisa digunkan untuk mengambil barang dagangan di sore harinya.
Ribuan Perda Dibatalkan Menggantung Tak Jelas
Tidak berhenti di situ, Senin (13/6) Presiden Joko Widodo menggelar konfrensi pers di Istana Negara dan mengumumkan pembatalan 3.143 Perda bermasalah. Ribuan Perda tersebut dibatalkan dengan alasan 1) menghambat pertumbuhan daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, 2) menghambat proses perijinan dan investasi, 3) menghambat kemudahan ber-usaha, 4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Publik kembali riuh. Isu sederet Perda bernafas Islam ikut dihapus mengemuka.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan pembatalan ribuan Perda tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing.
Pasal 251 poin 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dibatalkan oleh menteri. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi persnya hanya pernyataan pembatalan 3.143 Perda bermasalah. Ia tidak menyebutkan nomer Keputusan Menteri tentang pembatalan Perda-Perda tersebut. Padahal kebijakan hukum apabila dibatalkan harus dengan kebijakan hukum pula.
Sebagaimana tertulis dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 251 poin 4 bahwa pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Sekaligus tertulis pada poin 3 apabila gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan 3 hal yang disebutkan dalam poin 1, Menteri yang membatalkannya.
Ketidakjelasan terjadi di sini. Presiden Jokowi membaca lembaran kertas surat yang tidak diketahui publik, tanpa membaca nomer Keputusan Menteri yang seharusnya ada dan dibaca. Selanjutnya Presiden Jokowi juga tidak menjelasakan Perda apa saja dan dari daerah mana saja yang dibatalkan.
Singkatnya tidak ada kepastian yang jelas terhadap 3.143 Perda yang dibatalkan. Tidak ada transparansi terhadap Perda-Perda apa dan dari daerah mana saja yang dibatalkan. Juga tidak ada satu media massa pun yang memuat surat Keputusan Menteri dan tentu saja apa dan dari daerah mana saja 3.143 Perda tersebut. Termasuk hingga kini banyak kepala daerah yang belum mengetahui apakah Perda daerahnya termasuk dalam Perda-Perda yang dibatalkan, misalkan Wali Kota malang (Republika, 16/6).
Perda Bernuansa Keislaman dalam 3.143 Perda yang Dibatalkan
Isu dihapusnya Perda-Perda bernuansa syariah yang menguak bukan tanpa alasan, Kemendagri melalui Kepala Biro Hukum Widodo Sigit Pudjianto sebelumnya menyebut salah satu alasan penghapusan di antara Perda-Perda tersebut adalah karena intoleran. Menurutnya Perda-Perda tersebut adalah yang bernada melarang atas dasar perintah agama. Ia mencontohkan, salah satu sekolah dasar negeri di Sumatra Barat mewajibkan siswanya untuk bisa membaca surat Al-Fatihah. Padahal menurut penilaiannya hal tersebut intoleran karena tidak semua orang yang masuk SD tersebut Muslim. (Republika 15/16). Senada seperti alasan penegasan pidato Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia yang toleran.
Pernyataan berbeda disampaikan Kemendagri melalui menterinya, Tjahjo Kumolo dalam laman resmi Kemendagri bahwa tidak ada Perda syariah yang dihapus. Tentu saja ini bertolak belakang dengan pernyataan di atas. Pembatalan 3.143 ini bertepatan dengan isu yang menegemuka pada Perda yang mengatur berjualan di bulan Ramadhan kota Serang. Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono memberi arahan kepada Haerul Jaman Wali Kota Serang untuk mengubah pasal-pasal yang ada dalam Perda kota Serang (CNN Indonesia 14/6).
Melihat kondisi realitas publik dan perkembangan pembatalan 3.143 Perda di atas, maka kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Malang menilai dan menyatakan;
1. Presiden Jokowi dan menteri dalam negeri Tjahjo kumolo jangan bermain-main dengan pembatalan Perda! Transparansi Keputusan Menteri tentang pembatalan 3.143 Perda harus ditunjukkan kepada publik meliputi daftar Perda yang dibatalkan beserta alasannya. Permbatalan Perda harus melalui  evaluasi dan kajian yang jelas sesuai kondisi masyarakat, bukan sekadar pandangan subjektif pemerntah pusat.
2. Presiden Jokowi dan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo jangan semena-mena dengan Perda bernuansa Keislaman! Perda merupakan peraturan daerah yang khas hanya berlaku di daerahnya. Realitas dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah tidak sama dengan pemerintahan pusat di Ibu Kota. Moralitas, religusitas, bahkan miras memiliki aturan dan tuntunan agar keshalihan pribadi menjadi keshalihan sosial. Kerusakan moral perlu ditanggulangi secara serius dengan pendekatan kultural dan struktural alih-alih mengabaikannya dan hanya berpandangan pada investasi dan peningkatan ekonomi Negara. Pembuatan Perda sudah melalui proses yang panjang, prosedural, dan juga demokratis. Diatur pula dalam tingkatan perundang-undangan Indonesia; konstitusional. []

Kebijakan Publik KAMMI Daerah Malang
Eri Muriyan
Gerakan Buleleng Membaca*/doc.KAMMI


Singaraja – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Singaraja (KAMMI) Singaraja mengadakan kegiatan Gerakan Buleleng Membaca di Areal Taman Kota Singaraja Bali di Jalan Ngurah Rai pada Minggu (19/6) lalu. Kegiatan ini diselenggarakan dari pukul 06.30- 08.30 WITA.
Menurut Okik Hadi Saputro Ketua KAMMI Komisariat Singaraja tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kreatifitas dan minat baca masyarakat Buleleng terutama anak – anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. “Kegiatan ini merupakan sikap peduli KAMMI Komisariat Singaraja terhadap anak-anak negeri yang masih kurang berminat dalam hal membaca. Semoga melalui kegiatan yang kami adakan anak-anak dan remaja terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yang ada di sekitar mereka” jelasnya.
“Semoga kegiatan Gerakan Buleleng Membaca bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda di Indonesia untuk melakukan perubahan yang dapat dirasakan di masa yang akan datang” pungkas Okik.
Gerakan Buleleng Membaca merupakan gerakan meminjamkan buku bacaaan yang terdiri dari buku pendidikan, pengetahuan, dan umum dan dapat dibaca di lokasi car free day selama acara berlangsung. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme positif di kalangan anak-anak remaja terbukti saat stand dibuka banyak masyarakat yang memadati areal stand Gerakan Buleleng Membaca. Stand Gerakan Buleleng Membaca juga ada pojok mewarnai bagi anak-anak yang memiliki hobi menggambar. Untuk datang membaca buku-buku yang disediakan oleh KAMMI Komisariat Singaraja sama sekali tidak dikenakan biaya.