Select Menu

sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Berita

Info Daerah

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Rilis Media

Opini

Internasional

Foto Gallery

Daurah Marhalah III KAMMI Jawa TImur - Photo by Ahmad Ribby



SURABAYA – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Timur sukses selenggarakan Daurah Marhalah III, Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual BPBPAV, Jalan Raya Gayung Kebonsari 50 Surabaya, 25-30 Agustus 2015 kemarin.

Kegiatan yang mengusung tema “Mengokohkan Karakter Pemimpin Muslim Negarawan Menuju Indonesia Bermartabat” tersebut diikuti oleh peserta delegasi dari Pengurus Daerah KAMMI se Jawa Timur dan beberapa delegasi daerah sekitar yang berstatus AB2 dan telah menyelesaikan tahap-tahap seleksi sebagaimana yang ditetapkan panitia penyelenggara.

Agung Yulianto, Ketua Steering Committee DM III menjelaskan bahwa harapan dari pelaksanaan DM3 akan benar-benar menghadirkan para pemimpin berkarakter muslim negarawan yang mampu membawa Indonesia pada kondisi bermartabat.

“Harapannya, pasca DM III ini tongkat-tongkat estafet yang pasti akan dipergulirkan itu mampu kita jalankan dengan sempurna. Indonesia akan menggapai kondisi bermartabat dengan hadirnya pemimpin berkarakter muslim negarawan”, jelas Agung yang juga beramanah sebagai Sekretaris Jenderal PW KAMMI Jawa Timur.

Dalam Daurah Marhalah III, yang juga merupakan jenjang pengkaderan utama (akhir) di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia disetting untuk menghadirkan kader-kader siap guna. 

“Pasca DM3, peserta akan menyandang status sebagai kader AB3 (red : Anggota biasa 3) yang dituntut untuk memiliki syakhsiyah qiyadiyah siyasiyah (red : Kepribadian Pemimpin Yang Mampu Mengambil Kebijakan), memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai bidangnya, dan pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI ke depannya. Intinya kader harus siap guna”, papar Agung.

Arah gerak dakwah KAMMI yang dimaksudkan diperjelas oleh Agung sebagai penentuan arah gerak dakwah yang sesuai dan didasarkan pada situasi dan kondisi yang berkembang. (ern)

Berita lain silakan berkunjung ke  : http://www.kammijatim.org/2015/08/persiapkan-indonesia-bermartabat-kammi.html
Ahok - Gubernur DKI Jakarta. Source pict : www.wartabuana.com


JAKARTA—Mencermati isu bentrok aparat dengan warga Kampung Pulo, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (20/8/2015), Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengutuk arogansi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu karena, sebagaimana banyak dimuat di media, bahwa Ahok tidak akan menggunakan cara kekerasan dalam proses relokasi warga Kampung Pulo.

“KAMMI juga meminta agar kekerasan yang terjadi di Kampung Pulo tidak berlanjut dan terulang lagi nanti,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Barri Pratama di Jakarta.

Cara represif yang dilakukan aparat tempo hari, sambung Barri, disinyalir adalah atas dasar perintah atasan. Indikasinya ialah penambahan kekuatan dan jumlah personel aparat di lapangan. Jika terbukti demikian, KAMMI amat menyayangkan tindakan kekerasan terhadap rakyat miskin Jakarta itu.

“Dari sudut pandang lingkungan, relokasi warga di bantaran kali bisa dibenarkan. Tapi, perlu diingat bahwa permasalahan lingkungan sejatinya juga ada di Pantai Mutiara, kawasan tempat Ahok tinggal. Mengapa ia tak mempersoalkan kawasan itu juga?” tanya Barri.

Hal itu, lanjut Barri, seakan memperjelas bahwa hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja.

“Kalau pun relokasi itu perlu dilakukan, KAMMI meminta pemerintah menjelaskan kepada publik dan warga Kampung Pulo secara transparan dan terbuka,” tegasnya.

Selain itu, PP KAMMI juga menginstruksikan kepada KAMMI Jakarta untuk mengawal isu Kampung Pulo dengan serius. Pengawasan KAMMI menjadi lebih penting lagi terlebih karena sejak awal memimpin Ahok sering menunjukkan arogansi kepemimpinan. Di saat yang sama, banyak pelanggaran terabaikan dan tertutup oleh gaya nyentrik Ahok yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan warga Jakarta.

Sofyan Djalil. Source pict : sidomi.com

Industri properti divonis mengalami kelesu-an akhir akhir ini, oleh pemerintah penjualan properti kepada asing dianggap sebagai solusi menaikan gairah. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan properti yang belum terpenuhi (backlog) oleh pribumi sekitar 13,5 juta unit. Atau sekitar 2,6 juta unit per tahun berdasarkan hitungan REI (Real Estate Indonesia). Menjadi rancu dan sekedar alasan kapitalis pemerintah jika penjualan properti terhadap asing dianggap me
njadi solusi.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A Djalil yang mengatakan menjual properti kepada asing akan menciptakan daya beli dan lapangan pekerjaan. 

"Susah jika solusi yang dianggap efektif itu jual jual jual, bukan kerja kerja kerja. Lama kelamaan negara pun tak luput untuk dijual. Masalah ini seakan sudah disiapkan secara sistemik, NJOP naik, pemegang tender Tiongkok, pajak naik, properti naik, rencana penggusuran pribumi dari Jakarta bahkan dari Indonesia seakan telah disiapkan." ungkap Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, Kamis (30/07/15).

KAMMI berharap Jokowi memberikan solusi yang efektif dan kreatif. Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Barri Pratama mengatakan. "Penjualan properti kepada asing merupakan solusi malas pemerintah. Masalah ini seharusnya dijawab dengan melakukan koreksi harga perumahan yang kini tidak mampu dijangkau masyarakat, maka daya beli properti akan kembali bergairah. Apalagi kebutuhan pokok pribumi salah satunya papan, dan menjadi kewajiban pemerintah turut memenuhi nya."

"Jelas kebutuhan akan unit perumahan pribumi sangatlah besar, namun mengapa asing menjadi primadona di mata pemerintah. Ini menunjukkan tidak hanya dimana keberpihakan pemerintah, bahkan jiwa nasionalisme-nya turut dipertanyakan”, tambah Barri.

(Humas PP KAMMI)

Tragedi Kebakaran Tolikara, source pict :
nasional.harianterbit.com

JAKARTA—Sebulan terakhir ini, kita dikagetkan oleh beberapa kejadian intoleransi yang berpotensi memicu konflik horizontal di tanah air. Beberapa di antaranya ialah pembakaran mushola di Tolikara, Papua dan gesekan massa di Bitung, Sulawesi Utara.


Hasil kajian dan analisis Biro Kontra Operasi Korps Pasukan KAMMI (KOPASKAM) mensinyalir kejadian semacam itu adalah bagian dari operas intelijen asing. Sehingga, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan ketidaktegasan sikap pemerintah dalam menyikapi kasus SARA tersebut.

“KAMMI menilai pembakaran mushola adalah tindakan terorisme yang disusupi separatisme dan harus segera ditangkap dan ditindak pelakunya,” tegas Iskandar, Komandan Pusat KOPASKAM.
Dugaan adanya operasi intelijen itu, lanjut Iskandar, bisa jadi disebabkan oleh perubahan geopolitik dunia dalam perebutan sumber daya.

“Kondisi ekonomi lemah sangat diinginka oleh kekuatan asing untuk menganeksasi sumber daya dan politik Indonesia. Kuat dugaan operasi intelijen yang memecah belah bangsa, seperti kasus Tolikara ini, melibatkan Israel, Australia, China, dan Amerika,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, turut mendesak BIN dan TNI agar segera mengambil inisiatif kontra-intelijen di tengah lemahnya kepemimpinan nasional saat ini.

“Kewaspadaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam jihad mempertahankan NKRI dari ancaman kekuatan asing yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita bisa mencontoh bagaimana dulu Rasulullah mempertahankan Madinah dari koalisi penjajah asing dalam Perang Khandaq,” pungkasnya.


(Humas PP KAMMI)


JAKARTA—Sebulan terakhir ini, kita dikagetkan oleh beberapa kejadian intoleransi yang berpotensi memicu konflik horizontal di tanah air. Beberapa di antaranya ialah pembakaran mushola di Tolikara, Papua dan gesekan massa di Bitung, Sulawesi Utara.

Hasil kajian dan analisis Biro Kontra Operasi Korps Pasukan KAMMI (KOPASKAM) mensinyalir kejadian semacam itu adalah bagian dari operas intelijen asing yang menggunakan antek-anteknya di Indonesia.

Merespons hasil kajian itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan ketidaktegasan sikap pemerintah dalam menyikapi kasus SARA tersebut.

“KAMMI menilai pembakaran mushola adalah tindakan terorisme yang disusupi gerakan separatisme dan internasional. Jelas harus ditindak,” tegas Barri Pratama, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI.

Dugaan adanya operasi intelijen itu, lanjut Barri, bisa jadi disebabkan oleh perubahan geopolitik dunia dalam perebutan sumber daya.
Karikatur Teroris
sumber gambar : www.kompasiana.com

“Kondisi ekonomi lemah sangat diinginka oleh kekuatan asing untuk menganeksasi sumber daya dan politik Indonesia. Kuat dugaan operasi intelijen yang memecah belah bangsa, seperti kasus Tolikara ini, melibatkan Israel di dalamnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, turut mendesak BIN dan TNI agar segera mengambil inisiatif kontra-intelijen di tengah lemahnya kepemimpinan nasional saat ini.

“Kewaspadaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam jihad mempertahankan NKRI dari ancaman kekuatan asing yang ingin memecah belah bangsa Indonesia,” tutupnya

JAKARTA—Kesucian hari besar umat Islam ternodai dengan adanya peristiwa pembakaran masjid di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015) kemarin. Kejadian ini tentu amat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara yang tegak di atas aturan hukum. Jaminan kebebasan memeluk agama dan merayakan hari besar agama yang dianut jelas dilindungi peraturan perundang-undangan yang ada.
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) pada Sabtu (18/7/2015) di Jakarta menyatakan mengutuk kejadian itu.  KAMMI berharap kejadian serupa tak terulang kembali. Sebaliknya, KAMMI turut menyerukan keharmonisan di tanah Papua dan seluruh pelosok NKRI.
Lebih lanjut, PP KAMMI tetap meminta pelanggaran hukum yang terjadi untuk diusut. Dalam pandangan KAMMI, HAM di tanah Papua harus ditegakkan. Pemerintah juga harus segera menangkap aktor intelektual di balik peristiwa kerusuhan tersebut.
         . “Kami membaca masalah ini tidak lepas dari permainan aktor intelektual dan elite kekuasaan di Jakarta dan Papua. Kami pun mengingatkan tanggung jawab pemerintah dan aparat setempat yang seharusnya mampu melakukan tindakan pencegahan jauh–jauh hari,” kata Andriyana, Ketua Umum PP KAMMI.
Namun demikian, lanjut Andriyana, KAMMI juga menghimbau masyarakat agar waspada terhadap provokasi dan tidak tersulut emosinya sehingga memperparah suasana hingga berbagai daerah.
          “Sebagai bentuk keprihatinan, KAMMI telah menginstruksikan Tim KAMMI Reaksi Cepat (KRC) di daerah – daerah untuk bergerak melakukan penggalangan dana guna membantu pembangunan masjid saudara Muslim di Tolikara,” imbuhnya.
Komandan Pusat Korps Pasukan KAMMI (KOPASKAM), Iskandar,  juga menjelaskan bahwa saat ini KOPASKAM telah disiagakan di seluruh komando wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi terburuk.
“Kami tidak ingin keadaan memburuk terjadi. Maka dari itu, sesuai instruksi Ketua Umum, kami mengajak seluruh umat Islam dan Kristiani saling bergotong royong menjaga kedamaian di Tolikara, Papua pada khususnya dan Indonesia umunya,” pungkas Iskandar.