Select Menu

sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Berita

Info Daerah

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Rilis Media

Opini

Internasional

Foto Gallery


Sofyan Djalil. Source pict : sidomi.com

Industri properti divonis mengalami kelesu-an akhir akhir ini, oleh pemerintah penjualan properti kepada asing dianggap sebagai solusi menaikan gairah. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan properti yang belum terpenuhi (backlog) oleh pribumi sekitar 13,5 juta unit. Atau sekitar 2,6 juta unit per tahun berdasarkan hitungan REI (Real Estate Indonesia). Menjadi rancu dan sekedar alasan kapitalis pemerintah jika penjualan properti terhadap asing dianggap me
njadi solusi.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A Djalil yang mengatakan menjual properti kepada asing akan menciptakan daya beli dan lapangan pekerjaan. 

"Susah jika solusi yang dianggap efektif itu jual jual jual, bukan kerja kerja kerja. Lama kelamaan negara pun tak luput untuk dijual. Masalah ini seakan sudah disiapkan secara sistemik, NJOP naik, pemegang tender Tiongkok, pajak naik, properti naik, rencana penggusuran pribumi dari Jakarta bahkan dari Indonesia seakan telah disiapkan." ungkap Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, Kamis (30/07/15).

KAMMI berharap Jokowi memberikan solusi yang efektif dan kreatif. Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Barri Pratama mengatakan. "Penjualan properti kepada asing merupakan solusi malas pemerintah. Masalah ini seharusnya dijawab dengan melakukan koreksi harga perumahan yang kini tidak mampu dijangkau masyarakat, maka daya beli properti akan kembali bergairah. Apalagi kebutuhan pokok pribumi salah satunya papan, dan menjadi kewajiban pemerintah turut memenuhi nya."

"Jelas kebutuhan akan unit perumahan pribumi sangatlah besar, namun mengapa asing menjadi primadona di mata pemerintah. Ini menunjukkan tidak hanya dimana keberpihakan pemerintah, bahkan jiwa nasionalisme-nya turut dipertanyakan”, tambah Barri.

(Humas PP KAMMI)

Tragedi Kebakaran Tolikara, source pict :
nasional.harianterbit.com

JAKARTA—Sebulan terakhir ini, kita dikagetkan oleh beberapa kejadian intoleransi yang berpotensi memicu konflik horizontal di tanah air. Beberapa di antaranya ialah pembakaran mushola di Tolikara, Papua dan gesekan massa di Bitung, Sulawesi Utara.


Hasil kajian dan analisis Biro Kontra Operasi Korps Pasukan KAMMI (KOPASKAM) mensinyalir kejadian semacam itu adalah bagian dari operas intelijen asing. Sehingga, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan ketidaktegasan sikap pemerintah dalam menyikapi kasus SARA tersebut.

“KAMMI menilai pembakaran mushola adalah tindakan terorisme yang disusupi separatisme dan harus segera ditangkap dan ditindak pelakunya,” tegas Iskandar, Komandan Pusat KOPASKAM.
Dugaan adanya operasi intelijen itu, lanjut Iskandar, bisa jadi disebabkan oleh perubahan geopolitik dunia dalam perebutan sumber daya.

“Kondisi ekonomi lemah sangat diinginka oleh kekuatan asing untuk menganeksasi sumber daya dan politik Indonesia. Kuat dugaan operasi intelijen yang memecah belah bangsa, seperti kasus Tolikara ini, melibatkan Israel, Australia, China, dan Amerika,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, turut mendesak BIN dan TNI agar segera mengambil inisiatif kontra-intelijen di tengah lemahnya kepemimpinan nasional saat ini.

“Kewaspadaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam jihad mempertahankan NKRI dari ancaman kekuatan asing yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita bisa mencontoh bagaimana dulu Rasulullah mempertahankan Madinah dari koalisi penjajah asing dalam Perang Khandaq,” pungkasnya.


(Humas PP KAMMI)

JAKARTA—Kesucian hari besar umat Islam ternodai dengan adanya peristiwa pembakaran masjid di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015) kemarin. Kejadian ini tentu amat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara yang tegak di atas aturan hukum. Jaminan kebebasan memeluk agama dan merayakan hari besar agama yang dianut jelas dilindungi peraturan perundang-undangan yang ada.
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) pada Sabtu (18/7/2015) di Jakarta menyatakan mengutuk kejadian itu.  KAMMI berharap kejadian serupa tak terulang kembali. Sebaliknya, KAMMI turut menyerukan keharmonisan di tanah Papua dan seluruh pelosok NKRI.
Lebih lanjut, PP KAMMI tetap meminta pelanggaran hukum yang terjadi untuk diusut. Dalam pandangan KAMMI, HAM di tanah Papua harus ditegakkan. Pemerintah juga harus segera menangkap aktor intelektual di balik peristiwa kerusuhan tersebut.
         . “Kami membaca masalah ini tidak lepas dari permainan aktor intelektual dan elite kekuasaan di Jakarta dan Papua. Kami pun mengingatkan tanggung jawab pemerintah dan aparat setempat yang seharusnya mampu melakukan tindakan pencegahan jauh–jauh hari,” kata Andriyana, Ketua Umum PP KAMMI.
Namun demikian, lanjut Andriyana, KAMMI juga menghimbau masyarakat agar waspada terhadap provokasi dan tidak tersulut emosinya sehingga memperparah suasana hingga berbagai daerah.
          “Sebagai bentuk keprihatinan, KAMMI telah menginstruksikan Tim KAMMI Reaksi Cepat (KRC) di daerah – daerah untuk bergerak melakukan penggalangan dana guna membantu pembangunan masjid saudara Muslim di Tolikara,” imbuhnya.
Komandan Pusat Korps Pasukan KAMMI (KOPASKAM), Iskandar,  juga menjelaskan bahwa saat ini KOPASKAM telah disiagakan di seluruh komando wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi terburuk.
“Kami tidak ingin keadaan memburuk terjadi. Maka dari itu, sesuai instruksi Ketua Umum, kami mengajak seluruh umat Islam dan Kristiani saling bergotong royong menjaga kedamaian di Tolikara, Papua pada khususnya dan Indonesia umunya,” pungkas Iskandar.



DENPASAR—Ahad (12/7/2015), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Bali menggelar buka bersama bersama di Griya Qur’an Al-Banna, Jalan Tukad Yeh Ho III Renon, Denpasar. Beberapa pengurus dan kader KAMMI dari tingkat komisariat hingga daerah datang meramaikan acara itu. Hadir sebagai pembicara adalah Ustadz Arif Marsudi, S.P. Seperti biasa, acara dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Deri Resa, salah satu pengurus KAMMI Komisariat Badung.
Ketua Umum KAMMI Wilayah Bali, Taufik Hidayat, tak ketinggalan memberikan sambutan kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Para alumni KAMMI Bali juga turut diundang oleh panitia guna mempererat silaturahmi.
Momentum buka puasa bersama tersebut juga dimanfaatkan Taufik Hidayat untuk mencanangkan rumah dakwah KAMMI. Rumah itu nantinya akan menjadi wadah bagi para kader KAMMI untuk bisa berdiskusi dan menelurkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi KAMMI dan masyarakat. Agenda buka puasa bersama ditutup dengan shalat Maghrib berjamaah.
Kontributor: Herdian Armandhani (Humas dan Media KAMMI Daerah Denpasar)
Editor : Humas PP KAMMI


JAKARTA—Pekan ini, lagi-lagi rakyat Indonesia dijejali dengan berita-berita yang menyakitkan hati kaum pribumi. Pertama ialah terkait makin maraknya tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok di beberapa daerah yang dibarengi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran tenaga kerja pribumi. Kedua, kebijakan mendadak JHT BPJS  Kementerian Tenaga Kerja yang amat memberatkan para pekerja.

Merespons hal itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan sikap pemerintah yang seakan-akan acuh terhadap nasib pribumi. KAMMI menilai tindakan tersebut tadi adalah bentuk sikap eksploratif pemerintah terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan pemerataan ekonomi.

“Presiden Jokowi harus tegas dalam setiap kontrak kerja sama antar negara, terutama dengan Tiongkok. Pembatasan jumlah tenaga kerja asing harus ketat. Jangan sampai justru tenaga kerja pribumi diabaikan,” kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana.

Andriyana menyebut kebijakan terkait TKA asal Tiongkok harus direvisi.

“Mereka yang benar-benar sangat diperlukan seperti tenaga ahli barulah mendapat kemudahan izin. Sedangkan untuk buruh angkut, tukang sapu, dan lain-lain, kenapa harus bawa dari Tiongkok?” tegasnya mempertanyakan.

Selain itu, ihwal JHT BPJS Andriyana menuding kebijakan baru tersebut sangat memberatkan rakyat jika tidak direvisi atau dibatalkan.

“Ini terkait dengan hajat hidup masyarakat menengah ke bawah yang kebutuhan ekonominya seringkali mendesak, sedangkan 10 tahun itu waktu yang lama,” lanjutnya.

Oleh karena itu, simpul Andriyana, KAMMI mendorong agar seluruh masyarakat mengawasi kinerja pemerintah agar konsisten dengan visi Nawacita Jokowi-JK.

“Jangan sampai atas nama pertumbuhan ekonomi nasional pemerataan ekonomi malah diabaikan. Pemerintah perlu serius membenahi ekonomi namun tidak lantas mengorbankan pribumi,” pungkasnya.
      

JAKARTA—Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terus mendapat sorotan publik. Sosok Sutiyoso yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Menanggapi hal itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai bahwa kritik dan penolakan beberapa pihak terhadap Bang Yos (sapaan akrab Bang Yos) adalah hal yang wajar mengingat sosok dan rekam jejaknya.

“Adalah hal yang wajar bila publik memiliki penilaian demikian karena beberapa faktor yang tampak. Misalnya, faktor usia yang sudah melebihi 70 tahun. Publik juga menilai Bang Yos terlibat masalah HAM. Selain itu, posisi Bang Yos sebagai ketua umum partai politik menimbulkan keraguan publik mengenai independensi,” kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana.

Andriyana menambahkan, untuk menghadapi fit and proper test di DPR itu, KAMMI akan mengambil langkah untuk memberi masukan secara resmi dan tertulis kepada Komisi I sebagai pertimbangan. 

“KAMMI berharap Komisi I menggali secara mendalam agar nantinya menjadi catatan penting bagi dewan untuk mengawasi kinerja BIN. Pengawasan atas BIN itu diperlukan agar dapat bekerja sesuai asas penyelenggaraan asas intelijen dan tidak menyalah gunakan wewenang untuk kepentingan anggota intelijen secara pribadi atau partai politik,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, KAMMI juga mendorong DPR membentuk tim pengawas yang profesional sesuai  Pasal 43 UU No 17 Tahun 2011 dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) agar BIN tidak menyimpang dari koridor hukum.

JAKARTA—Pngurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan atas penunjukan Sutiyoso sebagai calon tunggal kepala Badan Inteligen Negara (BIN). 

“Sangat mengkhawatirkan jika kemudian kepala BIN merupakan orang partai, ketua umumnya pula. Siapa pun dia yang menjadi ketua umum partai kemudian diberikan mandat presiden untuk menjadi kepala BIN, maka kita lihat saja hasilnya,” kata Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana.

Atas tindakan itu, KAMMI menilai Jokowi telah melanggar janji kampanyenya sendiri yang menyebut tidak akan bagi–bagi “kursi”. Selain itu, dikhawatirkan pula Jokowi bakal menggunakan BIN sebagai alat tukar politik.

“Ini adalah kesalahan fatal, karena kedudukan BIN seharusnya sebagai alat negara dalam hal pertahanan, bukan kepentingan politik. Posisi Sutiyoso sebagai ketua partai sangat riskan dengan kepentingan politik jika ia juga memagang jabatan kepala BIN,” papar Andriyana.

Berdasarkan Undang–Undang Intelijen, terang Andriyana, BIN memiliki tugas, fungsi, dan wewenang amat vital, meliputi pengkajian hingga penyadapan. BIN juga mempunyai fasilitas memadai dan bisa mengakses hingga ke pelosok daerah.

“KAMMI berharap itu semua nanti tidak disalah gunakan. Oleh karena itu, KAMMI juga mendesak agar ada pertimbangan lebih lanjut tentang pencalonan tunggal kepala BIN ini,” imbuhnya.

Selain itu, Andriyana menilai ada rekam jejak masalah kemanusiaan yang melibatkan Sutiyoso. 

“KAMMI sangat tidak mengharapkan gaya yang sama kembali diberlakukan oleh BIN ke depannya,” simpulnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Barri Pratama menambahkan, tugas utama KAMMI ialah mengingatkan pemimpin yang zalim. Kesalahan Jokowi akan semakin besar jika tidak diingatkan. 

“Sejak awal menjabat, banyak hal menjadi catatan KAMMI, termasuk isu kebijakan penunjukan calon tunggal Kepala BIN yang baru sangat mengecewakan. Ini penting mengingat peran vital BIN sebagai alat negara,” tutupnya.