Select Menu

sponsor

sponsor
Select Menu

Favourite

Berita

Info Daerah

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

Rilis Media

Opini

Internasional

Foto Gallery

Aksi Ultimatum Jokowi KAMMI Daerah Solo, Gladag - Solo, Senin 23/03/2015


SURAKARTA - Dalam aksi bertajuk ultimatum Jokowi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Solo serukan Jokowi untuk pulang ke Solo, Senin 23/03/2015.

 "Jika memang Jokowi tak siap memimpin Indonesia dan menghadapi permasalahan negara, kami memberikan ultimatum Jokowi untuk balik ke Solo saja", jelas Arip.

Arip Budhi Hermawan selaku Ketua Umum KAMMI Daerah Solo menegaskan, Indonesia butuh sosok pemimpin yang mumpuni, sosok pemimpin yang mampu berkeputusan dan menentukan arah pemerintahan negara.

"Jokowi mungkin lebih dibutuhkan Solo, selamatkan Indonesia, jika memang tidak ada perubahan, turunkan Jokowi", tegas Arip

Harga sembako yang semakin mahal, hukum yang dipolitisi serta  melemahnya rupiah dipandang KAMMI Solo sebagai bentuk raport merah kepemimpinan Jokowi-JK.

Aksi yang sama juga digelar KAMMI serentak di 34 kota se Indonesia mulai 19 Maret 2015 lalu. (ern)

Poster publikasi kegiatan, KAMMI Reaksi Cepat
 
JAKARTA - Peringati semarak Milad KAMMI ke-17, KAMMI Reaksi Cepat (KRC) agendakan program Recovery Pasca Bencana Banjarnegara, 21 - 31 Maret 2015 mendatang.

Program bertemakan Bangkit Banjarnegara tersebut mencakup Penyuluhan Kesehatan, cek kesehatan, kesehatan Gigi, perpustakan perdaban, pohon impian, pemanfaatan salak komoditi warga, hafal Quran, cerdas cermat, pembagian Sepatu sekolah, serta potong kue potong tumpeng.
 
Koordinator KRC, Liyuda Saputra menargetkan program tersebut akan berlanjut dengan menjadikan lokasi recovery sebagai desa binaan KAMMI.

"Terakhir insya Allah desa ini menjadi garapan desa binaannya KAMMI", jelas Yuda.

Yuda menambahkan, program tersebut terselenggara atas dukungan beberapa pihak di antaranya Relawan KAMMI, perompak KAPAL, relawan Kampung, Dentsdo (Komunitas Dokter Gigi Muda) dan Komunitas Dokter Muda.
 
Dalam rangka suksesi supporting system agenda tersebut, disampaikan oleh Yuda, pihaknya juga memberikan peluang berdonasi ataupun bantuan tenaganya bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kader KAMMI Se Indonesia.
 
"Mohon doa dan support terbaik dari saudara-saudara sekalian, mari totalitas tanpa batas", pungkas Yuda.


* Informasi lebih lanjut :

Liyuda Saputra.
Koordinator Kammi Reaksi Cepat
Kapal 00.00
081511056944
24e7b95a



JAKARTA—Merosotnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka 13.300 per Dollar AS merupakan nilai terlemah dalam sejarah sejak Reformasi 1998. Pada 2008, nilai tukar rupiah sempat melemah pada nilai 12.000, namun jauh lebih menukik dirasakan pada 1998, yakni hampir mencapai 17.000. Kondisi demikian menggambarkan goyahnya sektor ekonomi bangsa yang dibuktikan dengan neraca perdagangan melemah dan bahkan terus mengalami defisit. Selain itu, dirasakan juga oleh masyarakat saat ini bahwa kenaikan harga menyentuh seluruh kebutuhan dasar rakyat, seperti: BBM, gas LPG, tarif dasar listrik, pajak materai, tarif tol, harga bahan pokok, dan tiket kereta api serta transportasi lain. Realitas ini yang menjadi dasar Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi.

Meski baru beberapa bulan menempati singgasana kepresidenan, PP KAMMI menggap Jokowi tidak becus mengurusi negara.

“Jokowi seakan linglung dan lupa bahwa dirinya seorang presiden, sehingga ketika permasalahan besar ini terjadi, ia hanya mengatakan, “Hehe, itu bukan urusan saya….”. Presiden macam mana pula yang mampu berkata dengan santainya menanggapi permasalahan besar bangsa sekarang ini,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana.

            KAMMI berharap, lanjut Andriyana, Jokowi segera melakukan tindakan agar harga-harga kembali turun. Demi menyuarakan tuntutan tersebut, PP KAMMI telah menginstruksikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk melakukan aksi serentak. Aksi serentak akan dilakukan pada Kamis (19/3/2015) esok yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Aksi akan difokuskan pada titik-titik sentral dan vital masing-masing wilayah dan daerah.

            Ketua Biro Politik Hukum dan Keamanan Kebijakan Publik PP KAMMI Irawan Malebra Kholidi menjelaskan bahwa aksi #UltimatumJokowi akan berlangsung terus hingga kebijakan Jokowi dirasa membaik.

“Aksi ini akan serentak dilakukan tanggal 19 besok, namun secara kontinyu PP KAMMI akan mengawal terus, bahkan jika dirasa perlu PP KAMMI akan menginstruksikan delegasi wilayah dan daerah untuk turun aksi ke Jakarta,” tegas Irawan.

            Tuntutan yang diajukan oleh PP KAMMI dalam aksi serentak ini antara lain: (1) Stabilkan segera harga-harga kebutuhan masyarakat baik sembako, BBM, TDL, LPG, dan sebagainya sesegera mungkin; (2) Bangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia; (3) Perkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
 
Atribut Aksi KAMMI Lampun, Senin (16/03/2015)


LAMPUNG - Berikut adalah kliping liputan aksi Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  (KAMMI) Daerah Lampung, Senin (16/03/2015).

  1. Website resmi KAMMI Lampung - simak di  kamwillampung.blogspot.sg/2015/03/raport-merah-jokowi-senin-16-maret-2015.html
  2. Harian Lampung Pos - simak di http://lampost.co/berita/diguyur-hujan-deras-kammi-lampung-demo-kebijakan-jokowi
  3. Harian Republika - simak di http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/16/nlbb49-aktivis-kammi-lampung-demo-jokowi
  4. Harian Dua Jurai - simak di http://www.duajurai.com/2015/03/16/di-tengah-guyuran-hujan-kammi-lampung-demonstrasi-tuntut-presiden-jokowi-mundur/ 
  5. Harian Detik Pertama - simak di  http://www.detikpertama.com/2015/03/aktivis-kammi-lampung-demo-jokowi-republika-online/
  6. Harian Lampung Tribunnews - simak di http://lampung.tribunnews.com/2015/03/16/foto-kammi-lampung-unjuk-rasa-kritik-kinerja-jokowi
  7. Harian Dua Jurai - simak di http://www.duajurai.com/2015/03/16/nilai-rapor-presiden-jokowi-merah-sore-ini-kammi-lampung-demo-di-tugu-adipura/
  8. Harian Lampung Tribunnews - simak di  http://lampung.tribunnews.com/2015/03/16/kammi-lampung-beri-nilai-merah-kinerja-jokowi
  9. Harian Dua Jurai - simak di http://www.duajurai.com/2015/03/16/kammi-lampung-ultimatum-jokowi-atasi-persoalan-dalam-negeri-dan-kurs-rupiah-hingga-20-mei-mendatang/
  10. Harian Lampung Tribunews - simak di http://lampung.tribunnews.com/2015/03/16/video-unjuk-rasa-kammi-lampung-umbar-kebobrokan-jokowi
  11. Harian Indonesia Headlines - simak di http://www.indonesiaheadlines.com/news/aktivis-kammi-lampung-demo-jokowi/
Salam Humas PW KAMMI Lampung
Lambang Partai Golongan Karya

JAKARTA—Konflik internal Partai Golkar yang makin memanas menambah kegaduhan politik negeri ini. Hingga kini belum juga ditemui solusi terbaik perselisihan antara kubu Aburizal Bakrie (versi Munas Bali) dengan kubu Agung Laksono (versi Munas Ancol, Jakarta). Hal ini sangat disayangkan mengingat Golkar adalah salah satu aset bangsa.

Merespons kemelut tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) merasa perlu turut menyampaikan pandangannya. Pandangan itu makin dirasa perlu disampaikan  setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengeluarkan surat penjelasan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar tertanggal 10 Maret 2015. Surat tersebut berisi tiga hal, pertama menginstruksikan kepada Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan partai. Kedua, memilih kader partai sesuai dengan AD/ ART. Ketiga, segera mendaftarkan kepengurusan partai yang sudah ditulis di atas akta notaris, untuk kemudian langsung diserahkan kepada Menkumham.

“Surat penjelasan ini secara tidak langsung menguatkan legitimasi keabsahan kepengurusan kubu Agung Laksano oleh Menkumham. Jelas keputusan ini amat disayangkan karena terkesan ada politik adu domba dari Yasonna Laoly, sehingga meruncingkan konflik di internal Golkar,kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana.

Seharusnya, lanjut Andriyana, Menkumham menjaga netralitas pemerintah dan menjadi pihak penengah, bukan malah sebaliknya. Dalam kasus ini, secara keorganisasian Mahkamah Partailah yang berwenang memberikan putusan.

“Tugas Menhumham ialah menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai,” tambahnya.

Andriyana menuding langkah Menkumham itu bermakna adanya desakan pihak tertentu agar partai Golkar masuk ke dalam koalisi pemerintah.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Barri Pratama menambahkan, bahwa tidak ada diktum dalam putusan Mahkamah Partai Golkar yang menyatakan mengabulkan dan menerima kepengurusan salah satu pihak yang berselisih.

“Quod non apabila ada putusan Mahkamah partai tersebut batal demi hukum karena bertentangan pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 49 tahun 2009, ujar Barri.

Perlu dilihat lebih lanjut ihwal perselisihan ini, lanjutnya, bahwa belum ada penyelesaian final dari internal partai.

“Diktum tidak tercapai kesepakatan tidak perlu ditafsirkan kembali. Karena dengan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan, maka mutatis mutandis berlaku ketentuan pasal 33 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri,” terang Barri.

Dengan memperhatikan regulasi tersebut, bisa disebut bahwa langkah Menkumham itu keliru dan melanggar undang-undang. Alangkah lebih bijak mestinya Yasonna menunggu keputusan Mahkamah Partai Golkar untuk memberikan persyaratan dan legitimasi kepada pihak yang ditetapkan.

Janganlah Menkumham ini terkesan membawa kepentingan politik golongan ke ranah kepentingan masyarakat sehingga tidak menyehatkan sistem demokrasi dan ketatanegaraan kita,” tutupnya. (Humas PP KAMMI)

Sumber Gambar :  www.fiskal.co.id

Aktivitas Distribusi Beras Bulog
JAKARTA--Dugaan adanya praktik mafia beras di saat kenaikan beras sangat dirasakan masyarakat beberapa saat lalu. Hingga kini harga beras tergolong mahal, sekitar Rp 11.000,00 di beberapa daerah. Menanggapi keadaan ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berharap pemerintah dapat menghentikan permainan oknum atau mafia beras tersebut.
Ketua Umum PP KAMMI Andriyana menyatakan, kejadian serupa itu hampir selalu berulang tiap tahun.
“Anehnya lagi, Bulog sebagai badan yang khusus menangani bahan pokok beras terkesan tidak gesit. Respons Bulog yang mestinya berfungsi mengendalikan harga beras, menyediakan cadangan, serta mengurus impor beras di Indonesia kerap terlambat,” kata Andriyana.
Andriyana juga menilai Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah melalui Bulog tidak memberikan dampak signifikan, lantaran kualitas beras yang sangat buruk dan sulit diterima warga miskin.
“Beras yang disediakan Bulog tidak sesuai dengan INPRES No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, KAMMI menengarai bahwa permainan mafia tersebut justru terjadi di dalam tubuh Bulog itu sendiri.
Terkait dengan itu, Ketua Kajian Publik Pengurus Pusat KAMMI Barri Pratama menambahkan bahwa KAMMI sangat mendukung kebijakan Jokowi untuk tidak melakukan impor beras.
Bari mencatat bahwa, Presiden Jokowi sendiri pernah menduga kenaikan harga beras saat ini hanya karena adanya permainan mafia beras.
“Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menduga bahwa mafia beras menginginkan pemerintah melakukan impor beras. Beliau sendiri pun kemudian menegaskan tidak akan impor beras,” terang Barri.
Oleh karena itu, simpul Bari, dengan ini KAMMI  menyatakan butiran sikapnya terkait kenaikan harga beras tersebut sebagai berikut:
  1. Mendukung pemerintah untuk tidak melakukan impor beras serta memberantas mafia beras secara permanen, 
  2. Kenaikan harga bahap pokok beras tidak lain adalah kesalahan Bulog yang terkesan lambat mengantisipasi dan mengatasinya 
  3. Kesalahan yang dilakukan oleh Bulog sebagai regulator utama pengatur bahan pokok bera meniscayakan perlunya dilakukan revitalisasi atau bahkan pembubaran jika Bulog  tetap tak berubah
Tertanda,

Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI
Barri Pratama

Sumber gambar : ekbis.sindonews.com